Selain Laporkan Ke Disnaker, PT AHM Juga Dilaporkan Musa Ke Gubernur Banten

Lebak– Musa Weliansyah Ketua Fraksi PPP DPRD Lebak menegaskan, bahwa dirinya sudah resmi melaporkan PT Azaretha Hana Megatrading Senin (09/08/21), ke Gubernur Banten. Musaa menjelaskan, bahwa laporan tersebut merupakan bentuk keprihatinannya, atas persoalan  yang melanda puluhan karyawan RSUD Malingping yang diberhentikan atau di  PHK oleh PT AHM dengan alasan tidak lolos seleksi.

Padahal menurut Musa, seleksi yang dilaksanakan oleh PT AHM di Aula lantai 3 RSUD Malingping merupakan akal-akalan perusahaan tersebut, agar bisa membayar karyawan dibawah Upah Minimum Kerja (UMK) Kabupaten Lebak, bahkan pelaksanaanya juga ditengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4.

“Saya menduga kuat bahwa seleksi yang diselenggarakan oleh PT AHM dan telah mem PHK 23 Karyawan tersebut adalah akal akalan mereka saja. Maka dari itu saya melaporkan hal ini kepada Gubernur Banten, dimana sebelumnya saya telah melaporkan persoalan tersebut ke disnaker lebak,” tegasnya

Musa berharap, bahwa laporan yang disampaikan pada hari ini ditindaklajuti secara khusus oleh pihak Pemerintahan Provinsi Banten, dibawah Pimpinan Gubernur Wahidin Halim. Tujuanya agar para Karyawan RSUD Malingping mendapatkan perlindungan dan kembali bisa bekerja dan mendapatkan gaji sesuai UMK Lebak.

“Saya dan para pekerja RSUD Malingping mengharapkan Gubernur Banten menindaklanjuti aduan Kami, dan merekomendasikan kepada User (RSUD) Malingping untuk memutus kontrak dengan PT AHM secara sepihak,” ungkapnya.

Surat tersebut juga ditembuskan Musa ke sejumlah intasnsi terkait, diantaranya, BPKP RI, Ketua DPRD Provinsi Banten, Inspektorat Banten, Ombudsmen Perwakilan Banten, Disnakertrans Banten, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Banten, Plt RSUD Malingping, Ketua DPRD Lebak dan Disnakertrans Kabupaten Lebak.

Berdasarkan informasi yang dihimpun awak media, bahwa  PT Azaretha Hana Megatrading (AHM) selaku perusahaan penyedia outsourching di RSUD Malingping, diadukan oleh sejumlah Karyawan Cleaning Service RSUD Malingpang ke Disnakertrans Kabupaten Lebak pada 07 Agustus 2021 kemarin.

Dalam isi surat tersebut menuliskan, bahwa pihak Disnakertrans Lebak mencatat beberapa point yang ditujukan kepada pihak PT Azaretha Hana Megatrading (AHM), dalam menindaklanjuti aduan dari 23 Karyawan RSUD Malingping, diantaranya, terkait upah yang tidak sesuai ketentuan dan pemutusan hubungan kerja sebelum berakhir jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian waktu tertentu.

Berikut sejumlah berkas yang harus dibawa oleh perusahaan Penyedia Jasa Outsourching RSUD Malingping yaitu: Membawa wajib lapor ketenagakerjaan online, Membawa peraturan perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan, Membawa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), yang telah ditandatangani oleh pemberi kerja dan pekerja, dan Membawa bukti pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Tulis surat Disnakertras Lebak yang ditandatangi oleh Muhtar Mulia H. SE.

Sayangnya, hingga berita ditayangkan Direktur PT AHM bernama Dodong masih bungkam seribu bahasa, karena saat hendak dikonfirmasi berulang kali tidak pernah memberikan jawaban apapun.(ms/frd)

Mungkin Anda Menyukai